Jakarta Untuk Rakyat

25/09/2020

Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan 3 Tuntutan - Gelora News

24/09/2020

28/07/2018

*TRANSISI GENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL*
Oleh: Radhar Tribaskoro

Per definisi, pemimpin adalah orang yang dianggap paling mengerti, paling bisa menerjemahkan dan mewujudkan aspirasi dari orang-orang yang mereka pimpin. Secara alamiah suatu generasi melahirkan pemimpin-pemimpinnya sendiri. Tentu saja, orang yang paling mengerti suatu generasi biasanya berasal dari generasi itu sendiri.

Generasi pemimpin adalah generasi yang paling bijak dan paling berpengalaman diantara sejumlah generasi yang hidup di suatu masyarakat pada suatu waktu. Generasi pemimpin mengisi lapisan teratas dari strata sosial, politik dan ekonomi yang ada. Generasi itu biasanya berusia 50-60an tahun. Pada saat ini mereka umumnya berasal dari apa yang disebut generasi Baby Boomer, yaitu orang yang lahir antara tahun 1945-1965.

*Suatu generasi dibedakan dari generasi lainnya karena beda jaman beda tantangannya. *

*GENERASI DAN TANTANGANNYA*

Generasi yang hidup dan berjuang bersama B**g Karno (l.1901), B**g Hatta (l.1902) dan Syahrir (1909), adalah pelahap buku, pemikir besar dan pejuang tanpa pamrih. Mereka mengorbankan apa saja demi mengenyahkan kolonial Belanda yang telah mencengkeram negeri selama hampir 350 tahun. Karena itu mereka layak disebut generasi perintis kemerdekaan. Generasi ini memimpin Indonesia sampai menjelang 1970an.

Bila generasi perintis memusatkan energinya untuk membebaskan bangsa dari penjajahan maka generasi selanjutnya (l.1925-1945) menjadikan kebebasan dari kebutuhan material sebagai pendorong utamanya. Soeharto (l.1921), elit utama generasi tersebut, mendefinisikan peran mereka waktu itu sebagai "pengisi kemerdekaan". Isi dari kemerdekaan adalah material, oleh karena itu pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Demikian penting pembangunan ekonomi sehingga elit pada waktu itu tidak sungkan mengorbankan tujuan bernegara yang lainnya, seperti misalnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Namun setelah tiga dasawarsa berkuasa, pembangunan yang mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam menuju jalan buntu. Ketika sumberdaya alam menipis mesin pembangunan harus segera beralih ke sumber yang mengandalkan kreativitas. Padahal kreativitas sulit berkembang dalam iklim tanpa kebebasan berekspresi. Kesulitan-kesulitan terkait proses peralihan itu menggiring rejim Soeharto ke dalam krisis ekonomi. Pada gilirannya krisis ekonomi itu membawa Soeharto ke jurang keruntuhannya.

Namun 6 tahun setelah kejatuhan Soeharto 1998 dihabiskan oleh Habibie (l.1936), Abdurrachman Wahid (l.1940) dan Megawati (l.1947) hanya untuk memulihkan diri dari dampak krisis ekonomi. Selepas itu, selama dua periode kepresidenan SBY (l.1949) pun gagal menjawab tantangan itu. Bahkan boleh dibilang SBY tidak mengetahui tantangan itu, ia hanya sekadar melanjutkan program ekonomi Orde Baru saja. Tepatnya, SBY hanya menjalankan agenda ekonomi IMF/World Bank yang dulu juga dijalankan oleh Soeharto.

Stagnasi visi itu berlanjut dalam era kepresidenan Joko Widodo (l.1961) karena ia pun ternyata hanya melanjutkan agenda IMF/World Bank. Reformasi di era Jokowi ini justru mengalami kemunduran sebab bibit-bibit otoriterisme malahan bermunculan kembali. Tindakan-tindakan otoriter itu sangat disayangkan sebab disinyalir semata untuk memuluskan wawasan fundamentalistik tentang individualisme dan liberalisme. Penggunaan kekuatan negara secara tidak pada tempatnya itu telah menciptakan masyarakat yang terbelah.

Ini adalah situasi yang sangat berbahaya karena membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan global untuk mengguncang kestabilan di dalam negeri. Kita bisa menjadi arena proxy-war sebagaimana Timur Tengah.

*TANTANGAN GENERASI REFORMASI*

Apa sih sesungguhnya tantangan yang dihadapi oleh generasi reformasi itu? Tantangan generasi yang memimpin Indonesia pada era reformasi seharusnya adalah mempercepat proses peralihan itu: dari ekonomi berbasis SDA ke ekonomi berbasis SDM.

Secara karakteristik Ekonomi berbasis SDM mestilah dijalankan oleh orang-orang yang bebas dan kreatif, yang bekerja di dalam sistem berdasar kepada trust (kepercayaan). Aksiomanya adalah orang bebas hanya produktif bila mereka percaya dan dipercaya. Sistem yang terpercaya akan membikin orang bebas produktif. Sebaliknya sistem yang tak terpercaya akan menjadikan orang bebas liar (keluar dari sistem) atau bahkan merusak sistemnya.

Jadi, ekonomi berbasis SDM sangat erat berhubungan dengan kebebasan. Karena, sekali lagi, SDM yang terbelenggu hanya bisa menjadi budak. Budak itu produktif tetapi tidak kreatif. Budak itu eksploitatif (haus sumberdaya), sedangkan orang bebas itu eksploratif (hemat sumberdaya).

*PENUTUP*

Pemilihan Presiden 2019 lumrah bila dijadikan penutup dari peran generasi Baby Boomer. Pada tahun 2024 usia mereka paling sedikit telah mencapai 70 tahun. Oleh karena itu, paslon yang terpilih nanti hendaknya memudahkan transisi kepemimpinan nasional kepada generasi selanjutnya.

Caranya, tentu saja, dengan menyelesaikan tantangannya yaitu menyiapkan suatu sistem politik dimana semua orang bisa berekspresi secara bebas, suatu sistem produksi dimana orang-orang bekerja dan berkontribusi secara adil, dan suatu sistem sosial dimana semua orang saling menjaga dan pemerintah memelihara.

Akhirnya, bagi sahabat-sahabat Generasi X dan Milenial, tidak ada makan siang gratis. Semua harus diperjuangkan. Tuntutan ini akan menjadi kenyataan bila ada yang menyatakan. *Tuntutan akan jadi sekadar pernyataan kalau tidak diperjuangkan.*---

10/06/2018

Tentukan Sikap

Wajar, PAN sebagai partai yang dilahirkan dari rahim reformasi yang mana AR sebagai lokomotifnya, keliatannya perlu ‘turun-gunung’ untuk meluruskan tujuan dan misi reformasi agar kembali kepada kedaulatan rakyat yang berkeadilan sosial yang mewujud dalam setiap program kerja kabinet yang berkuasa. Peran kunci AR sebagai lokomotif reformasi menjadi penting untuk meluruskan kembali atas penyimpangan dari cita-cita reformasi oleh rezim saat ini. Padahal reformasi 1998 yang diperjuangkan rakyat bersama mahasiswa kala itu, ditujukan untuk meraih keadilan sosial, politik dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun kini, ketidak-adilan sosial dan ketidak-adilan hukum makin marak. Terlebih makin mengemukanya ketidak-adilan secara ekonomi. Bisa kita lihat, betapa besar penguasaan aset nasional bangsa Indonesia yang hampir lebih dari 90% dikuasai oleh 1% konglomerat, yang sebagian besar adalah para warga keturunan. Merekalah yang selama 32 tahun diberi kesempatan secara ekonomi dan bisnis oleh rezim Soeharto. Tetapi sejak semakin dekat Soeharto dengan kalangan Islam, dan bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina ICMI kala itu, dibacanya sebagai semakin pupus dukungan ekonomi secara politiknya Soeharto. Dikhawatirkan penguasaan ekonomi dan aset nasional yang selama ini dinikmati mereka akan terganggu bersamaan semakin kuatnya politik Islam pada pusat kekuasaan era Soeharto. Satu-persatu dari mereka berupaya menarik dukungan kepada Soeharto secara diam-diam, opini dibentuk dan Soeharto diadu dengan rakyatnya sendiri, sampai kemudian akhirnya ‘chaos’ reformasi.

Selanjutnya, ketika reformasi terjadi, mereka pergi membawa aset melarikan diri ke LN, dan meninggalkan beban berat bagi rakyat Indonesia. Yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar lebih dari 600 triliyun. Jumlah yang sangat besar waktu itu. Dana BLBI banyak yang diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyalurannya pun banyak yang melalui penyimpangan-penyimpangan.

Pada dekade terakhir, mereka menyadari bahwa kekuasaan ekonomi tidaklah cukup. Kini, mereka merangsek jauh untuk mendapatkan kekuasaan secara politik, sosial, budaya, dan hankam. Maka itu diperlukan kepemimpinan nasional yang bisa menjadi proxy dan berpihak kepada mereka.

Kini, mereka sudah dapatkan kekuasaan politik dalam berbagai sektor dan bidang. Bagi mereka, bukan saja "time is money", tapi juga "politic is money". Maka itu parpol-parpol mereka bentuk dan mereka danai, mereka tentukan siapa menjadi apa pada semua suprastruktur negara di berbagai bidang. Rakyat hanya menjadi penonton pembawa kedaulatan semu yang ditukar dengan selembar uang kertas beberapa lembar agar menyerahkan kedaulatannya melalui bilik-bilik suara ketika pilpres ataupun pileg lalu.

Kedaulatan rakyat menjadi fatamorgana di siang hari, dan mimpi buruk selama lima tahun.

Kesadaran itulah yang mungkin melatarbelakangi Amien Rais untuk maju menjadi lokomotif (capres2019) untuk merebut kembali supremasi dan kedaulatan rakyat sesungguhnya, mengembalikan cita-cita dan tujuan mulia reformasi yang sudah diperjuangkan rakyat dan mahasiswa kala itu.

Kedaulatan dan kekuasaan rakyat Indonesia atas tanah-air dan tumpah-darahnya tidak bisa lagi ditukar dengan selembar uang kertas. Ia harus direbut dan dambil kembali secara konstitusional melalui bilik-bilik suara pemilu, baik pileg maupun pilpres.

Mari kita singkirkan dominasi politik, sosial dan ekonomi oleh aseng-asing di tanah air kita secara konstitusional.

Saatnya rakyat menentukan sikap dan merebut kembali kedaulatannya.

Mari bela ummat, bela rakyat!

~erick ridzky~
Koord Nasional Masyarakat CIDES, 1994-1996

25/03/2018

*Negara Bubar, 212 dan Keadilan Sosial: Sebuah Tanggapan Atas Pikiran Prabowo*

(By. Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle)

Emha Ainun Najib, budayan besar dan pecinta Jogyakarta, mungkin tidak terlalu pusing dengan bubarnya Indonesia Raya ini, seperti yang dikawatirkan Prabowo akan terjadi pada tahun 2030- dua belas tahun lagi). Bagi Emha, sekali lagi mungkin, selama kesultanan Ngajogjakarta dan Sri Sultannya ada, maka dirinya akan tetap nyaman sebagai manusia dalam sebuah sistem sosial yang dinaungi "negara Ngajogyakarta" dan Charismatic Leader nya.

Namun, sebaliknya, bagi Prabowo urusan negara ini begitu merisaukan kalau menjadi bubar. Sebab, Prabowo memikirkan Negara Indonesia sebagai sebuah entiti yang eksistensinya harus nyata dan terus ada.

Orang orang, sebagiannya, berpikir bahwa kerisauan Prabowo ini terlalu sumir dan naif. Sebagiannya lagi, seperti Dahlan Iskan dan Tito Karnavian, meminta kekhawatiran tersebut dimaknai positif, sebagai alarm untuk kita menjaga keutuhan negara ini.

Orang orang yang mengecam Prabowo, menunjukkan data data bahwa kemajuan ekonomi Indonesia tetap membaik dan Stabilitas serta kesejahteraan sosial membaik. Bahkan, mereka, sebagiannya lagi, membanggakam ramalan alternatif dari PWC dan sejenisnya, bahwa Indonesia akan menjadi negara besar pada tahun 2050.

Sebaliknya, Prabowo, yang seolah olah merujuk Peter Singer dalam novelnya "Ghost Flights", dan padahal tentu saja merujuk juga pada buku Prabowo sendiri, "Paradoks Indonesia" (2017), Indonesia mengalami bahaya besar dari sisi geopolitik kawasan (proxy war Chins vs USA), di mana kita menjadi "planduk" yang akan mati ditengah; ketimpangan dan kemiskinan rakyat kita; oligarki ekonomi dan invasi ekonomi asing yang terlalu besar, dlsb., akan melumpuhkan negara ini dalam waktu dekat jika kepemimpinan nasional begitu lemah seperti saat ini.

*Konsepsi Negara Bubar*

Negara bubar atau bubarnya sebuah negara sudah kita saksikan dalam penghujung abad lalu. Bubarnya Uni Sovjet dan bubarnya negara negara Balkan. Di masa lalu hal itu juga terjadi, baik dalam konsep negara "kalifah" (Islam maupun Katolik), negara tradisional atau kerjaaan (seperti bubarnya negara Belanda menjadi Belgia dan Belanda), atau di era termodern, berpisahnya Cheko dengan Slovakia serta Sudan vs Sudan Selatan, masing masing menjadi negara baru.

Berbagai teoritikus coba mengembangkan konsep negara gagal (failed state) sebagai cikal bakal bubarnya sebuah negara. Mereka mendifinisakan negara tersebut begitu lemah dalam menjaga teritorinya, melindungi rasa aman warganya, melindungi "basic need" rakyat dan gagal menggali sumber pembiayaan negara, seperti memungut pajak.

Sebelum disebut gagal, mereka membuat difinisi negara dalam tahapan "fragile state" (negara rapuh) dan "crises state" (negara krisis).

Dalam pandangan di atas, seperti terutama dikembangkan Crisis State Research Center London School of Economics (CSRC-LSE), mengasumsikan negara yang didifinisikan adalah dalam versi "democratic state" dan "market economy".

Professor Daniel Lambach dari Universitas Duisburg Esen, Jerman tidak sepenuhnya menyukai pendekatan di atas. Dia mengemukan padangan dalam melihat konsep negara sebagai kunci melihat negara gagal. Nagara, menurutnya, dapat dilihat dalam perspektif Weberian atau Lockian, yang mengetengahkan "public good" sebagai sentral atau sebaliknya, negara dapat dilihat dalam perspektif political economy, yang dikembangkan Marxian dan atau Gramcian, dimana negara adalah sebagai tempat kepentingan berbagai kelompok kepentingan mengelola kepentingannya.

Dalam pandangan Weberian, yang melihat eksisensi negara dan pusat (bukan lokal/daerah), lemahnya negara hanya dilihat jika power negara dalam menjalankan fungsinya, sebagai "coercive power" (tentara, poliso dan birokrasi) melemah. Dan konflik menjadi besar di dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam persepektif non Weberian, memang negara itu sesungguhnya tidak benar benar ada. Sehingga, sekali lagi misalnya, jika Indonesia bubar, bisa jadi tidak menjadi soal bagi Kesultanan Jogya, bagi rakyat Aceh, bagi rakyat Papua dan bagi pemilik2 hutan dan perkebunan2 besar seperti Sinar Mas, Lippo, dll.

Professor Lembach mengembangkan teori gagalnya negara dalam dua model, yakni pertama "model privatisation" dan Kedua, "model fragmentation".

Model pertama, menurutnya, negara gagal ketika ada "hidden agenda" memindahkan kekayaan negara dan asset asset negara kepada konglomerat swasta. Sehingga, negara hanya merupakan birokrasi formalitas saja. Sedangkan model kedua, jika terjadi konflik golongan masyarakat di mana satupun tidak ada yang menang.

*212 dan Keadilan Sosial*

Tesis Professor Lambach lebih murni dibandingkan tesis lainnya, sebab banyak tesis ahli ahli barat dibuat dalam perspektif dunia barat untuk tetap mengontrol negara negara didunia. Dalam teori postkolonial, barat tidak ingin melepaskan ketergantungan negara negara berkembang dan miskin untuk tetap tumbuh mandiri.

Melihat tesis Lambach ini tentu kita dapat melihat bahwa Bangsa Indonesia memang sudah terbelah (Divided Society) antara kekuatan kekuatan nasionalik agamis vs kekuatan "kebhinnekaan", yang sampai saat ini berperang merebut kekuasaan.

Pada kekuatan nasionalis-Islamis yang digawangi oleh Prabowo, Rizieq, Amien Rais, Anies Baswedan, Fahri Hamzah dlsb bernanung kelompok masyarakat nasionalis dan Islam, khususnya yang dapat disebut "masyarakat 212".

Di posisi berhadapan, yang dikomandoi Jokowi, Ahok, Megawati, Hendroprijono, Luhut Panjaitan, Romo Beni, Nusron Wahid, dlsb, menanungi masyarakat yang mengharapkan terwujudnya masyarakat plural.

Kelompok Nasionalis-Islamis selain mengutamakan konsep Indonesia harus menjadi milik pribumi, juga menekankan pemerataan sosial sebagai arus utama. Anies Baswedan misalnya di Jakarta, mulai membatasi akselerasi kerakusan konglomerat dalam menguasai tanah, seperti contoh tanah reklamasi. Serta mendorong tukang becak, kaki lima, pedagang kecil dlsb mendapat prioritas pembangunan.

Dalam tesis Professor Lambach dan apa yang menjadi kepedulian pemimpin dan "masyarakat 212", kecemasan Prabowo memang menjadi sentral isu dan menempatkan agenda agenda pribumi dan keadilan sosial sebagai tolak ukur bubar tidaknya Indonesia ke depan. Sebuah kecemasan yang mendasar tentunya.

(The View Cafe, D**o Bandung, 25 Maret 2018)

18/02/2017

Andi Arief:
TAHU DIRI ITU PENTING--- Apa yang harus dilakukan AHY, Partai pengusung dan rakyat pemilihnya yang 17 persen? Ini sedang menjadi pembicaraan dan debat di berbagai forum tertutup maupun terbuka luas. Dalam tradisi yang pernah ada sejak pilpres 2004 sampai beberapa pilkada yang terjadi dua putaran partai-partai yang sudah tidak punya hak berkompetisi sibuk mengalihkan dukungan dan bahkan ditarik-tarik oleh bujuk rayu partai dan paslon yang lolos ke putaran kedua, bahkan terjadi negosiasi politik siapa akan dapat apa. Tidak ada larangan dalam UU untuk hal semacam itu. Pertanyaannya kemudian apakah itu tindakan politik yang tepat? Menurut saya AHY,dan partai pengusung harus mulai mengubah praktek politik itu. Tugas partai pengusung sudah selesai setelah paslonnya tidak memasuki pertarungan di putaran kedua. Begitu juga AHYI-Sylvi sudah selesai menjalankan tugas dan fungsinya sebagai paslon. Partai pengusung harus kembali menjalankan fungsi lainnya sebagai parpol dan tidak lagi punya moral politik untuk pengalihan dukungan, disiplin dan tahu diri menempatkan fungsi partainya bukan lagi sebagai partai yang berkompetisi dalam pilkada. Begitu juga AHY-Sylvi sudah tidak memiliki legalitas dan hak apapun dalam putaran kedua pilkada DKI ini. Pimpinan partai pengusung dan pengurus serta AHY-sylvi harus segera menjadi rakyat biasa bersama 17 persen pemilihnya untuk menentukan pilihannya secara otonom. Pemilih AHY-Sylvi sudah selesai menjalankan tugas memilih AHY-Sylvi, tapi hak konstitusionalnya untuk memilih atau tidak memilih secara Sadar dilindungki konstitusi di putaran kedua ini. Pemilih AHY-Sylvi beragam. Ada yang anti ahok karena bosan dengan penggusuran dan kekerasan verbal, ada yang tidak s**a sikap plin+plan anies, ada yang pemilih Islam konservatif, ada yang Islam moderat dan liberal, ada wong cilik dan banyak juga kelas menengah. Tidak mungkin berbagai prilaku pemilih atas dasar tertentu ini bisa diarahkan seluruhnya oleh AHY-Sylvi maupun partai pengusung, medan pertarungan sudah berubah, pilihannya sudah berbeda. AHY-Sylvi dan partai pengusung lebih baik tertib dalam diam, redam kegenitan pimpinan parpol, tahu diri bahwa kompetisi sudah milik partai dan paslon lain. Saatnya tahu diri. AA

17/02/2017

Realcount KPUD sudah mencapai 98.02% hasilnya sebagai berikut. Terimakasih atas dukungan rekan-rekan sekalian baik langsung ataupun tidak langsung. Atas partisipasinya semua pihak, baik paslon 2 dan paslon 3 beserta para pendukungnya diucapkan selamat melanjutkan putaran ke-2. Semoga siapapun yg menangkan pilgub, dan terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur dapat melaksanakan amanah rakyat, merealisasikan janji-janjinya, dan mensejahterakan rakyat jelata khususnya, serta warga DKI Jakarta pada umumnya dg adil.